Dinkes Riau Adakan Diklat BTCLS dan BONeLS bagi Paramedis PTT

Sesuai dengan Permenkes RI No.7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap dan Permenkes RI No. 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Pengangkatan Paramedis PTT dapat dilaksanakan oleh daerah. Dan untuk Pemerintah Provinsi Riau telah mengangkat 191 orang yang penempatannya tersebar di Pelayanan Puskesmas 24 jam di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Koordinasi Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program PIS-PK di Provinsi Riau

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dilaksanakan mulai tahun 2016 di 470 ( empat ratus tujuh puluh ) Puskesmas dengan jumlah kematian ibu dan bayi baru lahir tinggi, yang tersebar di 9 ( sembilan ) Provinsi dan 64 ( enam puluh empat ) kabupaten/kota. Pada tahun 2017 target pelaksanaan PIS-PK meluas hingga 2.926 ( dua ribu sembilan ratus dua puluh enam ) Puskesmas yang tersebar di 514 ( lima ratus empat belas ) kabupaten/kota  pada 34 Provinsi di seluruh Indonesia.

Kabid SDK Ajak Berbagai Pihak Dukung Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar

Peningkatan pelayanan kefarmasian terus diupayakan guna meningkatkan muti pelayanan kefarmasian. Faktor-faktor penyebab belum optimalnya pelayanan kefarmasian di puskesmas diantaranya dikarenakan standar pelayanan kefarmasian di fasilitas kesehatan belum tersosialisasi secara merata, kurangnya komunikasi yang baik antara penulis resep (dokter) dan tenaga farmasi, ataupun kebijakan-kebijakan dan pelaksana kebijakan pelayanan kesehatan yang belum mumpuni.

Pertemuan Rekonsiliasi Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2017

Pekanbaru (dinkes.riau.go.id) - Validitas keluarga miskin sebagai salah satu contohnya Masyarakat miskin sebagai kelompok yang berhak mendapatkan bantuan sudah seharusnya mendapatkan prioritas dari pada kelompok yang lain dan hal inilah yang menuntut keakuratan data. Untuk itulah perlunya dilakukan kegiatan pertemuan rekonsiliasi data PBI Daerah dan PBI APBN.Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI)  ini dilakukan dalam rangka ketepatan sasaran, ketepatan anggaran dan menjamin kelangsungan program.

Pertemuan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Tingkat Provinsi Riau

Pekanbaru (dinkes.riau.go.id) – Pada situasi saat ini dengan adanya perubahan-perubahan teknologi, lingkungan dan informasi-informasi dari berbagai media, baik yang positif maupun negatif mempengaruhi timbulnya masalah-masalah pada remaja sebagai contoh masalah-masalah yang sering dihadapi pada remaja yaitu masalah reproduksi dan penyakit, psikososial atau pergaulan-pergaulan yang kurang baik.

Dinkes Terus Berupaya Tuntaskan Masalah TB Di Riau

Sejak Tahun 2014, di Provinsi Riau terdapat 183 pasien TB MDR ( Tuberkulosis Multi Drug Resistent). Data tersebut diperoleh Tim Media Dinkes saat mewancarai pemegang program TB Dwi Sri Rahayu, SKM di Hotrel Grand Zuri Pekanbaru saat acara Telaah Kohort Review RSUD Arifin Achmad pada Kamis Lalu(23/11).

Perempuan yang akrab di sapa Mbak Dwi itu menjelaskan daerah yang banyak ditemukan penyakit TB MDR ini adalah Pekanbaru dan Kampar. Dan dari jumlah pasien yang mengalami Tuberkulosis tersebut hanya 50% yang mau berobat sampai sembuh.

Kabid Kesmas Ajak Pemegang Program Gizi Gandeng Promkes dan Kesling serta Bidang Terkait Turunkan Status Gizi Riau

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang kesehatan tahun 2015-2019 yaitu meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat dengan menurunkan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita menjadi 17% dan menurunkan prevalensi stunting pada anak baduta (bawah dua tahun) menjadi 28%, maka Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengadakan Pertemuan Hasil Pemantauan Status Gizi Tahun 2017 di Hotel Furaya, yang akan berlangsung dari tanggal 26-27 November 2017.

Review SIKDA, Dinkes Komit Kembangkan Aplikasi Dalam Pemanfaatan Teknologi Ke Seluruh Puskesmas

Dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan sebuah informasi kesehatan dan hal ini tertuang dalam UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 168 dan saat ini sistem yang sedang dikembangkan adalah SIKDA (Sistem Informasi Daerah) Puskesmas. Aplikasi ini dikembangkan dalam rnagka meningkatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi manajemen kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi.

Kandinkes Riau dampingi Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kemenkes RI dalam Pertemuan Advokasi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pekanbaru (dinkes.riau.go.id) - Dinas Kesehatan Provinsi Riau melalui Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional mengadakan acara Pertemuan Advokasi Pelayanan Kesehatan Tradisional di Provinsi Riau Tahun 2017 di Hotel Golden Tulip Pekanbaru, Rabu (15/11/2017). Dalam pertemuan ini Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kemenkes RI Dr.dr. Ina Rosalina, Sp. A (K). M.Kes, MH.Kes berkesempatan menyampaikan Materi tentang Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional yang ada di Kemenkes RI.

Sebanyak 119 Dokter Mengikuti Pembekalan Program Internsip Dokter Indonesia Di Provinsi Riau

            Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya di bidang.  Undang-Undang Praktik Kedokteran No. 29 tahun 2004 dan perkembangan  global dalam etika praktik kedokteran mensyaratkan bahwa pasien tidak boleh dijadikan objek praktik mahasiswa kedokteran. Hal ini dilakukan untuk menghormati hak-hak azasi pasien. Adanya perubahan mendasar dalam pengendalian praktik kedokteran berdampak pada proses pendidikan dokter, khususnya masa pendidikan klinik selama masa kepaniteraan klinik.

Pages

News

News

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.