Yankes

Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, drg Yuli Astuti Saripawan M.Kes meninjau lokasi pembangunan rumah sakit pusat otak dan jantung di Jalan Naga Sakti, Pekanbaru, Riau, Kamis (19/1/2023).

Peninjauan lokasi lahan tersebut menindaklanjuti hasil pertemuan Gubri Syamsuar dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin atas arahan Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja di Riau awal pekan kemarin.

Menindak lanjuti kunjungan kerja Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 s/d 5 Januari 2023 tentang kebutuhan Provinsi Riau untuk Rumah Sakit Khusus Jantung, Kanker, dan Otak. Kadinkes Riau H. Zainal Arifin dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan RS Swasta di Pekanbaru, beserta IDI, PPNI, IBI, PDGI, PERSI, ARSADA, dan BPRS mengadakan Rapat Koordinasi Brainstorming Persiapan Pembangunan Rumah Sakit Khusus di Provinsi Riau yang diselenggarakan diruang rapat Dinkes Prov Riau. Senin (9/1/2023)

Mewakili Gubri, Asisten I Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Masrul Kasmy, M.Si membuka acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi
Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2022. Mutiara Merdeka Hotel. Selasa (13/12/2022)

Mewakili Kadinkes Riau, Kabid Pelayanan Kesehatan drg. Sri Dharmayanti membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Disaster Medical Team (DMT). Mutiara Merdeka Hotel, Selasa (8/11/2022).

DMT/EMT merupakan salah satu pelaku utama selama fase respon gawat darurat, peran DMT paling dominan untuk menolong korban bencana. DMT/EMT berasal dari berbagai unsur pemerintahan, lembaga sosial, organisasi profesi, akademisi dan sebagainya. DMT terdiri dari beragam profesi seperti dokter, bidan, perawat, apoteker, dokter spesialis, analisis laboratorium, tenaga kesehatan masyarakat dan psikolog. 

Bentuk Komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 dan  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 adalah sejak Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Riau Secara Bertahap telah Mengintegrasikan Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Provinsi Riau yang disebut dengan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah (Pemda), menjadi Peserta BPJS Kesehatan, tertuang didalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional yang menyatakan bahwa: Penduduk Yang Belum Terdaftar Sebagai Peserta Jamina

PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar membuka kegiatan talkshow Riau Unggul dengan tema kesehatan masa kini dan masa depan di Provinsi Riau. Berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (3/11/22).

Talkshow yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Riau bekerja sama dengan Rumah Sakit Awal Bros tersebut menghadirkan beberapa orang narasumber. Diantaranya Prof. Ascobat Gani Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dr. Dovy Saptika Ketua Persi Riau.

Mewakili Gubri, Kadinkes berikan kata sambutan pada acara Webinar Optimalisasi Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Program JKN dalam rangka Mewujudkan Cakupan Semesta Tahun 2024 di Pangeran Hotel Pekanbaru, Rabu (26/10/2022).

Perlu kita ketahui bersama sampai dengan 01. Oktober 2022 persentase kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional telah mencapai 89,35%, sedangkan untuk Provinsi Riau baru mencakup 82,83% (5.05 Juta Peserta terhadap jumlah penduduk sebanyak 6.64 Juta) atau dibawah rata-rata nasional.

Indonesia merupakan negara rawan bencana. Banyaknya tim - tim medis dari berbagai pihak yang terjun di kancah penanggulangan bencana baik di Indonesia ataupun luar negeri menimbulkan perbincangan dan perdebatan perlunya pembentukkan EMT (Emergency Medical Team) atau DMT ( Desaster Medical Team ) Maka upaya penyusunan regulasi mengenai DMT ini dilakukan terutama oleh kementerian kesehatan ataupun organisasi profesi dokter.

Terharu setelah tidak bisa melihat selama 2 tahun karna katarak, Pasien asal Bengkalis ucapkan terima kasih kepada Gubri dan tim dokter pada Bakti Sosial bersempena Hari Kesehatan Nasional ke 58 di RS Awal Bros Sudirman Pekanbaru. Minggu (23/10/2022)

Kadinkes mengatakan selama ini masyarakat kesulitan mendapatkan layanan operasi katarak lantaran terkendala masalah biaya. Dengan adanya fasilitas gratis ini, ia berharap, masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik.

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.