PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mempertegas komitmennya dalam menjamin akses kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Bertempat di UPT Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Selasa (30/12/2025), dilaksanakan prosesi penandatanganan Rencana Kerja (RK) Kuota Budget Sharing Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran 2026.
Acara strategis ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Heri Permana, S.STP, M.Si, yang mewakili Gubernur Riau, bersama Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah II serta jajaran Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Kantor Cabang BPJS dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
Langkah ini merupakan implementasi nyata dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mendaftarkan penduduknya ke dalam program JKN.
"Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembayaran iuran PBPU dan BP Pemda dengan pola budget sharing serta iuran kontribusi PBI JK bagi masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota," ujar Heri Permana dalam arahannya.
Dalam pertemuan tersebut, dilaporkan bahwa mayoritas wilayah di Riau telah menunjukkan performa impresif dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC) per Desember 2025 yaitu, Kabupaten Kepulauan Meranti memimpin dengan tingkat kepesertaan tertinggi mencapai 103,45% dan keaktifan 98,28%.Diikuti oleh Kabupaten Rokan Hulu (102,03%) dan Kota Pekanbaru (101,15%).
Namun, Dinas Kesehatan Provinsi memberikan catatan khusus bagi Kabupaten Indragiri Hulu yang saat ini masih menjadi satu-satunya daerah yang belum mencapai target nasional sesuai RPJMN 2025-2029 (minimal kepesertaan 98,6% dan keaktifan 80%). Tercatat, kepesertaan di Indragiri Hulu berada pada angka 98,82% namun dengan tingkat keaktifan yang baru menyentuh 79,77%.
Untuk tahun 2026, total kuota budget sharing yang disiapkan mencapai 1.034.403 jiwa. Beberapa daerah dengan alokasi kuota terbesar antara lain: Kabupaten Kampar 153.940 jiwa, Kota Pekanbaru150.000 jiwa, dan Kabupaten Indragiri Hilir 130.000 jiwa.
Heri Permana menegaskan agar seluruh Dinas Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota memaksimalkan pemanfaatan kuota ini.
"Tujuannya jelas, agar tidak ada lagi masyarakat Riau yang terkendala finansial saat membutuhkan layanan kesehatan, sekaligus memastikan anggaran yang telah disiapkan tidak menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILVA)," pungkasnya.
Melalui sinergi ini, Pemerintah Provinsi Riau optimis dapat meraih penghargaan UHC pada tahun 2026 sebagai bukti nyata keberhasilan jaminan kesehatan di Bumi Lancang Kuning.