Dinkes Riau Lakukan Monitoring Perizinan Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan SDM

Pekanbaru (dinkes.riau.go.id) – Pelayanan publik yang prima di bidang produksi dan distribusi kefarmasian merupakan pencapaian yang mendukung indikator renstra dari Kementerian Kesehatan yaitu persentase layanan perizinan dan pelaporan yang sesuai standar. Pencapaian ini hanya dapat terwujud dengan adanya sistem perizinan yang tangguh dan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat ditingkatkan.

Dalam rangka memberikan iklim usaha yang kondusif, pemerintah telah menerbitkan PP No. 17 Tahun 1986 tentang kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri. Berdasarkan peraturan tersebut, Kementerian Kesehatan berwenang membina dan mengembangkan industri baik di bidang obat, obat tradisional maupun makanan yang dilaksanakan secara berjenjang oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada proses perizinan sering ditemukan permasalahan terkait pemenuhan persyaratan perizinan yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut agar permasalahan tersebut bisa diatasi. Oleh sebab itu, SDM Pembina di Dinas Kesehatan  Provinsi, Kab/Kota harus mampu menilai persyaratan perizinan, mengenali kasus perizinan, siap dalam melakukan monitoring dan pembinaan terhadap sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian diantaranya PBF, UKOT, UMOT, PIRT yang mempunyai permasalahan dalam proses perizinannya, mengevaluasi dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Untuk itu Dinas Kesehatan Provinsi Riau dalam hal ini Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan monitoring perizinan sarana prodis kefarmasian Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau. Pertemuan ini dilaksanakan di Hotel Angkasa Garden Pekanbaru selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 24-25 Juni 2019.

Dalam Laporan ketua panitia yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinkes Riau Nurul Fadhilah, S.Si, M.Si, Apt menyebutkan bahwa “tujuan dilaksanakannya pertemuan ini adalah untuk menyamakan presepsi tentang siklus perizinan serta peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan monitoring perizinan sarana prodis kefarmasian sehingga tingkat kepuasan masyarakat yang merupakan indikator dalam pelayanan publik yang prima dapat tercapai “ ungkapnya

Beliau juga menyebutkan bahwa pertemuan ini diikuti oleh 31 orang peserta dari 12 Kabupaten/ Kota Dinas Kesehatan dan DPMPTDP se Provinsi Riau dan 7 orang dari peserta lokal Kota Pekanbaru. Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan  Dinas Kesehatan Provinsi Riau dr. Yohanes, M.Si .

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.