Demi Pembangunan Kesehatan Riau Lebih Terarah, Dinkes Gelar Workshop Hasil Assesment Dan Pokok-Pokok Naskah Akademis SKP Riau

Dari perspektif sistem kesehatan, Provinsi Riau menghadapi 3 (tiga) tantangan besar yaitu belum optimalnya status kesehatan masyarakat, belum seluruh penduduk terlindungi oleh jaminan kesehatan, dan masih banyaknya penduduk yang berobat kenegara tetangga (Malaysia dan Singapura). Banyaknya penduduk yang berobat keluar negeri mengindikasikan masih adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Provinsi Riau. Dari perspektif sistem kesehatan, adanya 3 masalah tersebut mengindikasikan belum optimalnya penataan sistem kesehatan di Provinsi Riau.

Jumat (29/09/17). Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang mana berkerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM dalam penyusunan SKP ini mengadakan, Workshop Hasil Assesment Dan Pokok-Pokok Naskah Akademis SKP Riau bertempat di Hotel Priemere Pekanbaru.

Pada kegiatan ini diikuti seluruh pejabat struktural Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Direktur RSUD Arifin Ahmad, Bappeda Provinsi Riau, DPRD Komisi E, BPJS Deputi Wilayah Riau serta beberapa lintas sektor kesehatan.

Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD yang berhalangan hadir melalui teleconference mengatakan Kami berharap hasil assesment ini bisa dipakai betul-betul untuk kegiatan. Kita juga sudah harus langsung menjalankan beberapa hal yang operasional karena hasil assesment ini akan sangat luas dan tidak lepas atas apa yang akan kita lakukan dalam waktu singkat”.

“Disamping itu kita harus memperkuat rujukan provinsi dan sistem pelayanan kesehatan di Riau dengan platform berbasis digital yang artinya rumah sakit pemerintah dan dinas kesehatan akan terhubung langsung dalam suatu sistem. Untuk langkah pertama kami sudah meyakinkan Kemenkes untuk uji coba penguatan sistem rujukan provinsi dan ada 3 provinsi yang terpilih yaitu Riau, DIY dan Maluku”, ujarnya.

Kepala PKMK FK UGM ini juga berharap “Dalam konteks pembangunan kesehatan di Riau dan dalam hasil assesment ini tidak hanya bentuk dokumen saja tetapi juga hasil realnya agar bisa diikuti oleh provinsi-provinsi lainnya”, tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Dra. Mimi Yuliani Nazir, Apt. MM mengatakan “Ini merupakan pertemuan kedua, dan kita sudah harus mempunyai suatu hasil untuk SKP ini. Karena ini merupakan dasar payung hukum untuk pelaksanaan pembangunan kesehatan Provinsi Riau yang nanti bisa dijabarkan lagi dengan peraturan Gubernur untuk beberapa kegiatan lainnya”.

“Kami mengharapkan partisipasi dan dukungan dari semua pihak yang hadir disini agar SKP ini selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan, karena ini merupakan suatu hal yang sangat diperlukan didalam pembangunan kesehatan agar lebih terarah untuk melakukan pembangunan kesehatan di Provinsi Riau”, Ungkapnya.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.